SJR-95: Peran Kiai dalam Politik di Masa Awal Kemerdekaan

A. PENDAHULUAN: KIAI DAN POLITIK, SEBUAH KENISCAYAAN SEJARAH

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para kiai (ulama) tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual dan pendidik di pesantren, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan negarawan yang turut menentukan arah bangsa. Pada masa awal kemerdekaan (1945-1950), peran kiai dalam politik menjadi sangat krusial. Mereka tidak hanya duduk di badan-badan kenegaraan seperti BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), tetapi juga menjadi menteri dalam kabinet, mendirikan partai politik, serta menggerakkan massa untuk mempertahankan kemerdekaan melalui fatwa jihad.

Keterlibatan kiai dalam politik pada masa awal kemerdekaan adalah keniscayaan sejarah. Para kiai memiliki basis massa yang besar (melalui pesantren dan jamaah pengajian), legitimasi moral-spiritual, serta pengalaman organisasi yang matang. Tanpa dukungan para kiai dan santri, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mungkin tidak akan bertahan menghadapi agresi militer Belanda yang dilancarkan pada 1947 dan 1948.

Artikel ini akan mengupas secara mendalam tentang peran kiai dalam politik di masa awal kemerdekaan: keterlibatan dalam BPUPKI dan PPKI, peran dalam perumusan Pancasila dan UUD 1945, Resolusi Jihad NU (22 Oktober 1945) sebagai landasan perjuangan, kiai sebagai anggota kabinet (termasuk KH Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama pertama), pembentukan Masyumi (Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia), serta tokoh-tokoh kiai yang aktif di politik (KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim, KH Bisri Syansuri, dll).

B. KIAI DALAM BPUPKI DAN PPKI (1945)

1. Latar Belakang BPUPKI dan PPKI

Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Cosakai. BPUPKI bertugas untuk menyelidiki dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang (ditambah 7 anggota tambahan), terdiri dari tokoh-tokoh nasional, termasuk para kiai dan ulama.

Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya (menyusun rancangan UUD dan Pancasila), dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggotakan 21 orang (kemudian ditambah menjadi 27 orang), yang juga mencakup para kiai.

2. Kiai yang Menjadi Anggota BPUPKI

• KH Hasyim Asy’ari (Pendiri NU) — salah satu anggota BPUPKI yang paling disegani. Ia mewakili golongan Islam tradisionalis.
• KH Abdul Wahid Hasyim (putra KH Hasyim Asy’ari) — anggota BPUPKI yang mewakili golongan muda NU.
• KH Mas Mansur (tokoh Muhammadiyah) — anggota BPUPKI yang mewakili golongan Islam modernis.
• KH Bisri Syansuri (Pendiri Pesantren Denanyar) — anggota BPUPKI.
• KH M. Hasyim (tokoh NU) — anggota BPUPKI.
• Kiai Haji Abdul Halim (tokoh Persatuan Umat Islam) — anggota BPUPKI.

3. Kiai yang Menjadi Anggota PPKI

• KH Hasyim Asy’ari (Rais Akbar NU) — anggota PPKI (salah satu dari 21 anggota awal).
• KH Abdul Wahid Hasyim — anggota PPKI.
• KH Mas Mansur — anggota PPKI.
• KH Bisri Syansuri — anggota PPKI (pengganti).

C. RESOLUSI JIHAD NU (22 OKTOBER 1945)

1. Latar Belakang Resolusi Jihad

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sekutu (Inggris) dan Belanda (NICA) datang kembali ke Indonesia. Belanda ingin menjajah kembali, sementara Sekutu bertugas melucuti tentara Jepang. Pada bulan Oktober 1945, pasukan Sekutu mendarat di Surabaya dan mulai mempersenjatai kembali tentara Jepang serta mengibarkan bendera Belanda di hotel-hotel.

Pada tanggal 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy’ari (Rais Akbar NU) mengeluarkan Resolusi Jihad yang isinya:

• Hukum memerangi Sekutu dan Belanda adalah fardhu ‘ain (wajib bagi setiap Muslim laki-laki dewasa yang mampu).
• Orang yang mati dalam pertempuran adalah syahid.
• Umat Islam wajib mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan seluruh jiwa dan raga.

2. Dampak Resolusi Jihad: Pertempuran Surabaya 10 November 1945

Resolusi Jihad NU menjadi pemicu Pertempuran Surabaya (10 November 1945). Ribuan santri, pemuda, dan rakyat Surabaya, yang dipimpin oleh Bung Tomo (tokoh NU), Arek-arek Suroboyo, serta para kiai dan santri, bangkit melawan Sekutu. Pertempuran berlangsung sengit selama 3 minggu (27 Oktober – 20 November 1945). Ribuan pejuang gugur, termasuk ribuan serdadu Inggris.

Tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tanpa Resolusi Jihad, mungkin semangat perlawanan rakyat Indonesia tidak akan sebesar itu.

D. KIAI SEBAGAI ANGGOTA KABINET (MENTERI)

1. KH Wahid Hasyim: Menteri Agama Pertama Indonesia (1946-1949)

KH Abdul Wahid Hasyim (1914-1953) adalah Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Ia menjabat dalam Kabinet Syahrir II (1946-1947) dan beberapa kabinet berikutnya. Sebagai Menteri Agama, ia berjasa dalam:

• Mendirikan Kementerian Agama (3 Januari 1946) sebagai lembaga yang mengurus urusan agama Islam dan agama lainnya di Indonesia.
• Mengirimkan delegasi haji Indonesia pertama ke Mekkah (1947).
• Memperjuangkan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum.
• Mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Yogyakarta (cikal bakal UIN/IAIN).
• Memperjuangkan hak-hak umat Islam di parlemen.

2. Kiai Lain yang Menjadi Menteri di Awal Kemerdekaan

• KH Mas Mansur (tokoh Muhammadiyah) — menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Syahrir II (1946-1947).
• KH Bisri Syansuri — pernah menjadi anggota parlemen (KNIP) dan terlibat dalam kabinet.
• KH M. Hasyim — menjadi anggota KNIP dan terlibat dalam pemerintahan.

E. PEMBENTUKAN MASYUMI (PARTAI MAJELIS SYURO MUSLIMIN INDONESIA)

1. Latar Belakang Berdirinya Masyumi

Pada tanggal 7 November 1945, di Yogyakarta, para tokoh Islam (termasuk kiai, cendekiawan, dan aktivis) mendirikan Masyumi (Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Masyumi adalah partai politik Islam terbesar pada masa awal kemerdekaan. Tokoh-tokoh Masyumi:

• KH Hasyim Asy’ari (Rais Akbar NU) — sebagai Ketua Umum pertama Masyumi.
• KH Abdul Wahid Hasyim — sebagai sekretaris atau wakil ketua.
• KH Mas Mansur (Muhammadiyah) — sebagai tokoh utama.
• Muhammad Natsir (tokoh Persis) — sebagai tokoh penting Masyumi.
• Sukiman Wirjosandjojo (tokoh Islam) — sebagai tokoh Masyumi.
• Kiai Haji Abdul Halim — tokoh Persatuan Umat Islam.

2. Tujuan Masyumi

• Memperjuangkan Islam sebagai dasar negara (meskipun kemudian menerima Pancasila sebagai kompromi).
• Memperjuangkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
• Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda.
• Menjadi wadah bagi semua golongan Islam (NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dll) untuk bersatu.

3. Peran Masyumi dalam Perjuangan Kemerdekaan

• Masyumi mendukung penuh Resolusi Jihad dan menggerakkan laskar-laskar Islam (Hizbullah, Sabilillah, dll) untuk berperang melawan Sekutu dan Belanda.
• Masyumi menjadi partai terbesar kedua dalam Pemilu 1955 (setelah PNI), meraih 20,9% suara.
• Masyumi beberapa kali masuk dalam kabinet (koalisi) pada masa Demokrasi Liberal.
• Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 karena dituduh terlibat dalam PRRI/Permesta (pemberontakan daerah).

F. KIAI DALAM PERANG MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN (1947-1949)

1. Agresi Militer Belanda I dan II

Belanda melancarkan dua kali agresi militer untuk merebut kembali Indonesia: Agresi Militer I (21 Juli 1947) dan Agresi Militer II (19 Desember 1948). Pada masa ini, para kiai dan santri berperan aktif dalam perang gerilya melawan Belanda.

2. Peran Kiai dalam Gerilya

• Para kiai memimpin laskar-laskar santri (Hizbullah, Sabilillah, Lasykar Ansor, dll) dalam pertempuran di berbagai front (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dll).
• Pesantren-pesantren menjadi basis perlawanan dan tempat persembunyian pejuang.
• KH Wahid Hasyim dan tokoh Masyumi lainnya menjadi koordinator perlawanan di Yogyakarta (ibu kota RI saat itu).
• Para kiai mengeluarkan fatwa jihad kembali untuk memerangi Belanda.

G. TOKOH-TOKOH KIAI YANG AKTIF DI POLITIK AWAL KEMERDEKAAN

H. KESIMPULAN: KIAI SEBAGAI NEGARAWAN

Peran kiai dalam politik di masa awal kemerdekaan (1945-1950) adalah sangat fundamental dan tidak dapat diabaikan. Para kiai tidak hanya duduk di BPUPKI dan PPKI, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga menjadi menteri, anggota parlemen, pendiri partai politik, serta penggerak jihad melawan Sekutu dan Belanda. Resolusi Jihad NU (22 Oktober 1945) yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy’ari menjadi pemicu Pertempuran Surabaya (10 November 1945) — yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Kiai juga berjasa dalam mendirikan Kementerian Agama (3 Januari 1946) melalui KH Wahid Hasyim, yang menjadi Menteri Agama pertama. Kementerian ini hingga saat ini mengurus urusan haji, wakaf, zakat, pendidikan agama, dan pengadilan agama. Kiai juga membentuk Masyumi (1945), partai politik Islam terbesar pada masanya, yang menjadi wadah perjuangan umat Islam di parlemen.

Yang tidak kalah penting, para kiai memilih kompromi dalam perumusan Pancasila (menghapus tujuh kata dari Piagam Jakarta) demi menjaga persatuan bangsa. Mereka meletakkan kepentingan NKRI di atas kepentingan kelompok. Sikap kenegarawanan inilah yang patut diteladani oleh generasi penerus.

Kita sebagai generasi penerus harus menghormati jasa para kiai yang telah berjuang di jalur politik untuk mempertahankan kemerdekaan dan membangun fondasi negara. Semoga perjuangan mereka terus menginspirasi kita dalam menjaga keutuhan NKRI dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

I. DAFTAR PUSTAKA