SJR-96: Piagam Jakarta – Kontroversi Tujuh Kata dan Kompromi Pendiri Bangsa

A. PENDAHULUAN: PIAGAM JAKARTA, DOKUMEN KONTROVERSIAL SEJARAH BANGSA

Piagam Jakarta (Jakarta Charter) adalah salah satu dokumen paling penting dan paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan, Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara yang kemudian menjadi cikal bakal Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta dikenal karena memuat tujuh kata yang kontroversial dalam sila pertamanya: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Tujuh kata ini menjadi sumber perdebatan sengit antara golongan Islam (yang menginginkan Islam sebagai dasar negara) dan golongan nasionalis (yang menginginkan negara berdasarkan Pancasila yang lebih inklusif). Perdebatan ini mencapai puncaknya pada sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam sidang tersebut, tujuh kata dihapus dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” (seperti yang tercantum dalam Pancasila hingga saat ini).

Artikel ini akan mengupas secara mendalam tentang sejarah lahirnya Piagam Jakarta, kontroversi tujuh kata, peran Panitia Sembilan (termasuk tokoh-tokoh Islam seperti KH Abdul Wahid Hasyim, KH Mas Mansur, dan KH Hasyim Asy’ari), sidang PPKI yang mengubahnya, serta kompromi para pendiri bangsa demi persatuan Indonesia.

B. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN BPUPKI DAN PANITIA SEMBILAN

1. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)

Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang yang mulai terdesak dalam Perang Asia Timur Raya mengumumkan pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Cosakai. BPUPKI bertugas untuk menyelidiki dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang (ditambah 7 anggota tambahan), terdiri dari tokoh-tokoh nasional dari berbagai latar belakang: nasionalis sekuler, Islam, Kristen, dan lain-lain.

BPUPKI mengadakan dua kali sidang besar:

• Sidang Pertama (29 Mei – 1 Juni 1945): Membahas dasar negara. Dalam sidang ini, Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila (5 sila) sebagai dasar negara. Tokoh lain (Moh. Yamin, Soepomo, dll) juga mengusulkan rumusan dasar negara.
• Sidang Kedua (10-17 Juli 1945): Membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD).

2. Panitia Sembilan: Perumus Piagam Jakarta

Setelah sidang pertama BPUPKI (1 Juni 1945), dibentuk Panitia Kecil (Panitia Delapan) yang kemudian berkembang menjadi Panitia Sembilan. Panitia Sembilan bertugas untuk merumuskan dasar negara yang dapat disetujui oleh semua pihak (terutama golongan Islam dan golongan nasionalis). Anggota Panitia Sembilan:

• Ir. Soekarno (ketua) — nasionalis
• Drs. Moh. Hatta — nasionalis
• Mr. Muhammad Yamin — nasionalis
• Prof. Dr. Mr. Soepomo — nasionalis
• Mr. AA Maramis — nasionalis (Kristen)
• Abikoesno Tjokrosoejoso — tokoh Islam (PSII)
• KH Abdul Wahid Hasyim — tokoh Islam (NU)
• KH Mas Mansur — tokoh Islam (Muhammadiyah)
• KH Hasyim Asy’ari — tokoh Islam (NU) (terkadang disebut sebagai anggota, meskipun tidak selalu hadir)

C. PIAGAM JAKARTA (22 JUNI 1945) DAN TUJUH KATA YANG KONTROVERSIAL

1. Makna Tujuh Kata

Tujuh kata yang kontroversial adalah “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang disisipkan setelah kata “Ketuhanan”. Makna dari kalimat ini adalah:

• Negara mengakui bahwa Tuhan adalah dasar negara (Ketuhanan).
• Negara mewajibkan umat Islam (pemeluk Islam) untuk menjalankan syariat Islam (hukum Islam).
• Ini berarti negara mengakui syariat Islam sebagai hukum yang berlaku bagi umat Islam, setidaknya dalam ranah pribadi dan keluarga (perkawinan, waris, peradilan agama).

Bagi golongan Islam (terutama NU, Muhammadiyah, Persis, Masyumi, PSII), tujuh kata ini adalah kemenangan diplomatik karena secara implisit negara mengakui syariat Islam. Namun, bagi golongan nasionalis dan non-Muslim (terutama dari Indonesia Timur), tujuh kata ini dianggap diskriminatif karena menempatkan umat Islam di atas pemeluk agama lain.

D. KONTROVERSI TUJUH KATA: PRO DAN KONTRA

1. Pihak yang Mendukung Tujuh Kata (Golongan Islam)

• NU (Nahdlatul Ulama): Dipimpin KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahid Hasyim, KH Bisri Syansuri. Mereka menginginkan syariat Islam diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.
• Muhammadiyah: Dipimpin KH Mas Mansur. Mereka juga mendukung, meskipun dengan interpretasi yang lebih moderat.
• Persis (Persatuan Islam): Dipimpin KH Ahmad Hassan (meskipun tidak di Panitia Sembilan). Mereka mendukung penuh Islam sebagai dasar negara.
• PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia): Dipimpin Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota Panitia Sembilan).

2. Pihak yang Menolak Tujuh Kata (Golongan Nasionalis dan Non-Muslim)

• Golongan nasionalis sekuler: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta (meskipun mereka anggota Panitia Sembilan, mereka tidak sepenuhnya setuju dengan tujuh kata). Mereka khawatir bahwa tujuh kata akan memecah belah persatuan bangsa, karena Indonesia memiliki beragam agama (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu).
• Perwakilan dari Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara): Mereka yang mayoritas Kristen dan non-Muslim sangat keberatan dengan tujuh kata. Mereka mengancam akan memisahkan diri dari NKRI jika tujuh kata tidak dihapus.
• Mr. AA Maramis (anggota Panitia Sembilan, Kristen): Ia setuju dengan tujuh kata sebagai kompromi, tetapi kemudian di sidang PPKI ia mendukung penghapusan.
• Tokoh Kristen lainnya (Dr. J. Leimena, Dr. GSSJ. Ratulangi, dll): Mereka menginginkan negara yang inklusif, tidak diskriminatif.

E. SIDANG PPKI (18 AGUSTUS 1945): PENGHAPUSAN TUJUH KATA

1. Latar Belakang Sidang PPKI

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, keesokan harinya (18 Agustus 1945) diadakan sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sidang ini dipimpin oleh Ir. Soekarno dan dihadiri oleh 27 anggota (termasuk KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahid Hasyim, KH Mas Mansur, dan tokoh-tokoh lainnya). Agenda sidang:

• Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 (yang rumusannya sudah disiapkan BPUPKI).
• Memilih Presiden dan Wakil Presiden (Soekarno-Hatta).
• Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

2. Peristiwa Penghapusan Tujuh Kata

Dalam sidang PPKI, muncul usulan dari Mr. AA Maramis (atas desakan dari perwakilan Indonesia Timur) untuk menghapus tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Usulan ini didukung oleh Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan tokoh nasionalis lainnya.

Para tokoh Islam (termasuk KH Hasyim Asy’ari dan KH Abdul Wahid Hasyim) awalnya keberatan. Namun, setelah mendengar argumen bahwa penghapusan tujuh kata adalah syarat mutlak untuk menjaga persatuan NKRI (karena Indonesia Timur mengancam akan memisahkan diri), mereka akhirnya menerima kompromi. KH Hasyim Asy’ari menyatakan: “Kita sudah merdeka. Jangan sampai persatuan bangsa ini terpecah hanya karena tujuh kata.”

3. Hasil Sidang PPKI (18 Agustus 1945)

• Pembukaan UUD 1945 disahkan dengan sila pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esa” (tanpa tujuh kata).
• Pasal 29 UUD 1945 menyatakan: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
• Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden, Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
• KNIP dibentuk sebagai badan pembantu presiden (cikal bakal DPR).

F. TOKOH-TOKOH DI BALIK PIAGAM JAKARTA DAN KOMPROMI

G. DAMPAK PENGHAPUSAN TUJUH KATA TERHADAP HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA

1. Dampak Positif

• Persatuan NKRI terjaga: Indonesia Timur (yang mayoritas Kristen) tidak memisahkan diri. Integrasi bangsa tetap kokoh.
• Pancasila diterima semua golongan: Pancasila menjadi dasar negara yang inklusif, diterima oleh umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya.
• Indonesia menjadi negara demokrasi yang moderat: Bukan negara Islam (seperti Arab Saudi, Iran), tetapi juga bukan negara sekuler (seperti Turki, Prancis). Indonesia adalah negara Pancasila yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi tidak memaksakan agama tertentu.
• Umat Islam tetap bebas menjalankan syariat: Meskipun tidak ada kewajiban dari negara, umat Islam tetap dapat menjalankan syariat Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga (perkawinan, waris, peradilan agama), dan masyarakat (zakat, wakaf, haji, dll).

2. Dampak Negatif (Bagi Sebagian Umat Islam)

• Kekecewaan sebagian umat Islam: Ada kelompok Islam yang merasa “dikhianati” karena tujuh kata dihapus. Mereka menginginkan Indonesia menjadi negara Islam (Darul Islam/DI/TII) dan melakukan pemberontakan (1949-1962).
• Munculnya gerakan Islam politik yang ingin mengubah Pancasila: Beberapa partai Islam (seperti Masyumi, PUI, PSSI) terus memperjuangkan agar syariat Islam dijadikan sumber hukum di Indonesia. Perjuangan ini terus berlanjut hingga era reformasi (amandemen UUD 1945, Piagam Jakarta kembali diusulkan).
• Ketegangan antara Islam dan negara: Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, hubungan antara Islam dan negara sering tegang (pembubaran Masyumi 1960, kebijakan asas tunggal Pancasila 1985, dll).

H. KESIMPULAN: PIAGAM JAKARTA, KOMPROMI YANG MENYELAMATKAN BANGSA

Piagam Jakarta (22 Juni 1945) adalah dokumen penting dalam sejarah Indonesia. Dirumuskan oleh Panitia Sembilan (yang terdiri dari tokoh nasionalis dan Islam), Piagam Jakarta memuat tujuh kata kontroversial “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tujuh kata ini menjadi sumber perdebatan sengit antara golongan Islam (yang menginginkan Islam sebagai dasar negara) dan golongan nasionalis serta non-Muslim (yang menginginkan negara inklusif).

Puncak perdebatan terjadi pada sidang PPKI (18 Agustus 1945), sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Atas desakan perwakilan Indonesia Timur yang mengancam akan memisahkan diri, dan dengan kenegarawanan KH Hasyim Asy’ari serta tokoh Islam lainnya, tujuh kata dihapus dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pancasila resmi menjadi dasar negara.

Keputusan ini sangat kontroversial, tetapi terbukti menyelamatkan persatuan bangsa Indonesia. Indonesia Timur (yang mayoritas Kristen) tetap bersatu dalam NKRI. Pancasila diterima oleh semua golongan agama dan suku. Meskipun sebagian umat Islam kecewa, mayoritas menerima kompromi ini sebagai gentlemen agreement bahwa umat Islam tetap bebas menjalankan syariat Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Kita sebagai generasi penerus harus menghormati jasa para pendiri bangsa (Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahid Hasyim, KH Mas Mansur, Mr. AA Maramis, dan lainnya) yang telah berjuang dan berkompromi demi lahirnya NKRI. Piagam Jakarta adalah bagian dari sejarah yang harus dipahami dengan bijak, bukan untuk dipertentangkan kembali. Semoga persatuan Indonesia tetap terjaga hingga akhir zaman.

I. DAFTAR PUSTAKA